|
Kamis, 04 Maret 2010 | 14:31 |
BANGKINANG (satuRiau) – Komisi III DPRD Kampar mendesak Pemkab Kampar untuk mempercepat proses pemanfaatan dan realisasi Sentra Pengolahan Perikanan di Desa Kotomasjid, Kecamatan XIII Kotokampar. Sebab, meskipun pengerjaan sarana dan prasarananya baru mencapai sekitar 20 persen, akan tetapi bila bangunan yang ada tidak dimanfaatkan dengan segera, tentu akan berdampak buruk terhadap bangunan.
Dijadikannya Desa Kotomasjid sebagai Sentra Pengolahan Perikanan (SPP), merupakan hasil dari evaluasi Departemen Perikanan dan Kelautan (DPK) Republik Indonesia. Untuk kelengkapannya, menggunakan sistem sharing anggaran dari APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Kampar. Sentra Pengolahan Perikanan tersebut merupakan satu diantara tujuh sentra sejenis di Indonesia.
Rabu (3/3) kemarin, Komisi III DPRD Kampar melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk melihat langsung lokasi SPP. Bersama rombongan wakil rakyat yang dipimpin, Yuli Akmal, ketua komisi III, turut serta Usman Amin dan Syafril, masing-masing adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kampar dan Kabid Usaha Dinas Perikanan Kampar.
Sekretaris Komisi III DPRD Kampar, Dewi Hadi, mengungkapkan, bahwa Pemkab Kampar seharusnya menggesa pembangunan SPP di Desa Kotomasjid ini. “Ini merupakan program dari pemerintah pusat. Pengelolaannya oleh masyarakat dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB), sehingga akan menopang perikanan yang ada di daerah ini,” kata Dewi Hadi.
Sementara itu, Usman Amin, mengungkapkan, bahwa di SPP tesebut nantinya akan diproduksi tiga jenis produk lokal yang bahan bakunya berasal dari ikan patin sebagai ciri khas dari Kampar. Produk-produk itu adalah; salai ikan patin, kerupuk patin dan nugget patin.
Saat ini, meskipun belum dilengkapi dengan sarana yang memadai, akan tetap enam bangunan sebagai tempat pengolahan produk-produk sudah berdiri. Sayangnya, kelengkapan sarana dan prasarana memang masih kurang. Mulai dari pembangunan jalan hingga instalasi listrik. Proses pembangunan di areal bekas lahan eks transmigrasi itu, mulai dibangun pada tahun 2009 lalu. Secara bertahap, pembangunan sarana dan prasarana terus dilakukan.
Menurut Syafril, meskipun belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi operasional akan diusahakan dimulai pada akhir Maret ini. “Memang, dengan kondisi seperti ini terasa berat. Tapi itu harus dilakukan. Kita harus mulai mengaktifkannya, agar pemerintah pusat dan provinsi tahu bahwa kita di Kampar sangat serius untuk mewujudkan SPP ini,” katanya.
Tentu saja, hal tersebut didukung oleh DPRD Kampar. Dwi Hadi menegaskan, bahwa pemerintah daerah memang segera memanfaatkan dan membenahi serta melengkapi kebutuhan produksi di SPP ini. “Soal bahan baku sudah tak masalah. Di desa ini, bahan bakunya mencukupi,” katanya. (*******) | |
| » Berita Terkait | | Pemkab Digesa Percepat Realisasikan SPP | |
