PEKANBARU (satuRiau.com) - APBD Rokan Hulu 2009 hingga kini belum juga dibahas oleh DPRD Riau. Bahkan beredar cerita, tak dibahasnya APBD Rohul itu, bukan semata karena dewan yang tidak mau membahas, melainkan ada peran eksekutif bersekongkol dengan sejumlah anggota dewan untuk menolak dibahas, karena khawatir proyek multiyears yang diusulkan eksekutif akan dicoret Panggar DPRD Rohul jika melalui prosedur resmi.
Sumber satuRiau.com menyebutkan, bahwa penolakan dewan atas pembahasan APBD Rohul, tidak serta-merta karena sikap dewan, melainkan ada sejumlah anggota DPRD Rohul sengaja dimanfaatkan eksekutif untuk menolak pembahasan itu, sehingga terkesan dewan lah yang dipersalahkan.
"Karena, kalau melewati pembahasan dewan, maka usulan proyek multiyears yang diusulkan eksekutif akan dicoret dewan, karena dewan menilai, proyek multiyears tahun sebelumnya banyak bermasalah dan menyimpang. Sementara, eksekutif tetap ngotot proyek multiyears itu dianggarkan tahun ini. Makanya, ada skenario untuk tidak dibahas di dewan," kata sumber satuRiau.com yang merupakan salah satu Anggota DPRD Rohul itu.
Sumber yang minta nama namanya tidak disebutkan itu mengatakan, bahwa APBD Rohul 2009 tersebut, saat ini sudah dikembalikan Depdagri ke Pemkab Rohul. Sebelumnya, Bupati Ahmad langsung menyerahkan RAPBD Rohul 2009 itu ke Pemprov Riau untuk diverifikasi, baru kemudian Pemprov menyerahkan ke Depdagri untuk disetujui.
"Hanya saja, Depdagri tetap menolak menyetujui, karena belum dibahas oleh Panggar DPRD Rohul. Saat ini,APBD sudah dikembalikan pusat ke Rohul," kata sumber tersebut.
Pembangunan Fisik Terhambat
Anggota DPRD Riau, H Syafruddin Saan Lc yang merupakan Tokoh Masyarakat Rohul menyyangkan adanya polemik tersebut, sehingga mengorbankan rakyat menikmati pembangunan.
"Bupati Rohul, Achmad gagal menjalankan pembangunan daerahnya. Bupati gagal memainkan lobi politiknya. Sehingga, pembangunan Rohul pada tahun 2009 ini, terhambat dan tearcam tidak berjalan," kata Caleg PKS untuk DPRD Riau Dapil Rohul-Rohil ini.(Rayan) |
